Legislator: 'Power Wheeling' Solusi Atasi Kelebihan Suplai Listrik di Indonesia

04-11-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita saat kunjungan kerja ke Bali, Kamis (3/11/2022). Foto: Ulfi/nvl

 

Komisi VII mendorong pemerintah untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Termasuk di dalamnya soal regulasi mengenai power wheeling, Komisi VII melihat bahwa sah-sah saja jika pemerintah ingin mengambil alih regulasi penerapan power wheeling di Indonesia.

 

Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita melihat power wheeling bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi over supply (kelebihan suplai) listrik yang ada di Indonesia. “Selama pemerintah memiliki dari sistem power wheeling, maka sangat dapat memudahkan transfer energi listrik dari sumber energi baru dan energi terbarukan, karena pemanfaatan jaringan transmisi ini mempunyai skema yang cukup besar begitu banyak kegiatan-kegiatan perindustrian yang ada di indonesia yang menyerap energi listrik yang besar,” katanya saat kunjungan kerja ke Bali, Kamis (3/11/2022).

 

Selain itu, Komisi VII juga mendukung dan mengapresiasi PT Jasa Marga bersama dengan Bina Marga yang telah memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di jalur tol. "Saya tadi sangat excited. Bagaimana mereka juga bisa mengatur kemandirian listrik dari sistem tol tersebut menggunakan energi baru. Saya berharap ini tidak hanya menjadi sekadar proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menyambut G20," imbuh Ratna.

 

Ratna berharap bahwa pembangunan PLTS ini juga bisa ditiru oleh Jasa Marga di daerah lain, sehingga bisa menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. Ia pun mendorong agar pemerintah dapat memperhatikan dan menyokong kesuksesan proyek PLTS ini, dimana dijelaskan pihak Jasa Marga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pembangkit mencapai kisaran 40 persen. 

 

"Kami juga berharap sektor-sektor tersebut bisa bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Supaya bisa menghasilkan inovasi-inovasi teknologi baru yang akan dihilirisasi oleh industri yang ada di Indonesia sehingga kita bisa meningkatkan lagi TKDN kita ya kalau bisa menjadi 50-70 persen, tentu sangat bagus,” pungkas Ratna. (zul/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...